STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (IV)

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

  1. Agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib dan optimal maka tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan dalam satu kesatuan sistem. Perencanaan yang tepat bertujuan agar penggunaan anggaran dalam hal pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pelaksanaan secara efisien dan efektif bertujuan agar pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara baik dan benar yaitu profesional, transparan dan akuntabel sehingga barang milik daerah tersebut memberikan manfaat baik itu untuk jalannya roda pemerintahan maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah.
  2. Dalam interaksi pengelolaan BMN, selain melibatkan pihak internal juga diharuskan berkorelasi dengan pihak luar, antara lain dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Badan Pertanahan Negara RI (BPN RI), sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens. Selain itu, penyimpanan arsip/dokumen penting perlu diperhatikan, mengingat dalam penatausahaan BMN terdapat surat-surat penting, seperti sertifikat, berita acara serah terima, dan lainnya yang penting untuk pemanfaatan aset.
  3. Dengan diselenggarakannya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan oleh Pusat Pengelolaan BMN, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengelola BMN secara tertib sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.
  4. Peranan pengelolaan BMN dalam rangka meningkatkan opini LKKL dan LKPP sangat penting, karena DJKN berperan dalam emningkatkan kualitas LKKL dan LKPP dengan melaksanakan kegiatan adhoc terutama pelaksanaan IP dalam rangka Penertiban BMN diimbangi dengan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan SOP (termasuk SOP unggulan) dan penyempurnaan/penyusunan peraturan, temuan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN semakin sedikit, opini atas LKKL dan LKPP dari BPK semakin membaik.
  5. DJKN sebagai institusi pengelola barang milik negara harus terus mendorong semua kementerian negara dan lembaga sebagai stakeholder-nya untuk melakukan perbaikan dalam bidang penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
  6. Kemampuan mengoptimalkan pengelolaan aset dalam keterbatasan anggaran terhadap perubahan di tahun-tahun mendatang telah menjadi kewajiban para pengelola keuangan dan aset di seluruh dunia.
  7. Yang perlu digarisbawahi adalah upaya untuk mewujudkan kesadaran bahwa pengguna barang bukanlah pemilik barang, sehingga mereka bersedia berkoordinasi dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal.

4.2 SARAN

  1. Menggerakkan jalannya fungsi pengelola BMN dalam struktur organisasi yang ada
  2. Menetapkan SK pengelola/petugas SAI
  3. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan
  4. Melengkapi aset dengan dokumen yang memadai, seperti nilai perolehan/harga
  5. Mengikutsertakan pencatatan dan pelaporan
  6. Mengikutsertakan pengelola/petugas pelatihan SABMN
  7. Memperbaiki pencatatan dan pelaporan BMN dan melaksanakan SABMN
  8. Seluruh aset yg didapat dari APBN dan hibah/ PLN harus dicatat dalam aplikasi SABMN
  9. Berita acara serah terima barang maupun faktur pengiriman barang harus digunakan sebagai kelengkapan dokumen barang.
  10. Hasil pemeriksaan joint antara itjen dan BPKP inventarisasi BMN harus segera ditindaklanjuti
  11. Biro keuangan dan perlengkapan harus secara terusmenerus melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan keuangan dan bmn, termasuk mutasi BMN
  12. Meneruskan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
  13. Melakukan kerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
  14. Perlu dilakukan usaha peningkatan Sumber Daya Manusia secara terus-menerus terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan dan pengelola BMN, serta mengintensifkan pembelajaran para petugas BMN di tingkat Satker dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta tercatat dan ditertibkannya seluruh aset Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/2007 tentang Tim Penertiban BMN.
  15. Terkait pengelolaan BMN ke depan, diharapkan akan ada komunikasi dan kerja sama terus-menerus antara pengguna barang dan DJKN selaku pengelola. Hal yang paling utama adalah adanya update informasi kepada pengguna BMN jika ada aturan-aturan terbaru terkait BMN.

SUMBER/REFERENSI

Anonim. (15 Februari 2013). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Kaitan dengan Penilaian Opini BPK-RI.. http://pnsbejujag.blogspot.com/2011/06/pengelolaan-barang-milik-negaradaerah.html

Anonim. 15 Februari 2013. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31855/4/Chapter%20II.pdf

Inspektorat Jenderal. (15 Februari 2013). Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Hasil Pengawasan APF. http://www.depkes.go.id/downloads/materi_rakerkesnas/panel%207/Itjen%20Depkes.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. PP No. 38 Tahun 2008

__________________________. PP No. 6 Tahun 2006

__________________________. UU No. 1 Tahun 2004

__________________________. UU No. 17 Tahun 2003

Redaksi Media Kekayaan Negara. (Edisi No. 09 Tahun III/2012). Roadmap Strategics Asset Management. Media Kekayaan Negara.

Sie Infokum–Ditama Binbangkum. (15 Februari 2013). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. www.uns.ac.id/downperaturan.php?id=454

2 thoughts on “STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (IV)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s