STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (II)

BAB II

KONSEP DEFINISI

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut Burhanudin (2009) manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata management yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kalau dilihat dalam kamus bahasa Inggris artinya adalah pengelolaan. George R.Terry dalam Burhanudin (2009) menyatakan bahwa manajemen meliputi: (1) Planning atau perencanaan, (2) Organizing atau pengorganisasian, (3) Actuating atau pelaksanaan/penggerakkan dan (4) Controlling atau pengendalian.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008yang dimaksud dengan:

a.  Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

b.  Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;

2. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu :

          a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

          b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

          c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

          d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Manajemen aset merupakan upaya pemberdayaan (empowerment) dan pengembangan/pembangunan (development) aset yang bertujuan untuk dapat menciptakan nilai (value creation). Definisi manajemen aset tersebut salah satunya dapat diimplementasikan secara konkret melalui KSP, yang dibahasakan dalam Lampiran IV PMK Nomor 96 Tahun 2007 dalam bentuk “untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, dan mengamankan BMN”. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) secara sederhana pengelolaan aset/barang milik negara/daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka pengelolaan barang milik daerah meliputi :

1.    perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

2.    pengadaan;

3.    penggunaan;

4.    pemanfaatan;

5.    pengamanan dan pemeliharaan;

6.    penilaian;

7.    penghapusan;

8.    pemindahtanganan;

9.    penatausahaan;

10. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang miliknegara/daerah. Pejabat Pengelolaan BMN adalah Menteri Keuangan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara;
  2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;
  3. menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;
  4. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;
  5. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
  6. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;
  7. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;
  8. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;
  9. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  10. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan;
  11. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi;
  12. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;
  13. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang; (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; (4) Kepala SKPD selaku pengguna; (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; (6) Penyimpan barang milik daerah; dan (7) Pengurus barang milik daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/bupati/walikota, yang berwenang untuk :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk :

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek, yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis yang memiliki prosedur dan skedul jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategis akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s