STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (I)

Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen dan Administrasi Perkantoran

DWINA WARDHANI NASUTION

STATISTIK EKONOMI (09.5945)

SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

Badan-badan pemerintahan memerlukan berbagai fasilitas dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fasilitas tersebut adalah pengadaan barang dan jasa. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya mampu memanfaatkan fasilitas ini seoptimal mungkin sehingga mampu memenuhi kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Dewasa ini muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu terdapat perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BMN, antara lain Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Permen Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, dan PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Namun, pada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara dan melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Selain itu, sejalan dengan kebijakan nasional yaitu adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satu sisi dan pendirian kementerian pada sisi yang lain membawa implikasi adanya mutasi barang milik negara.

Potret Aset Negara 2005-2012

Pada 31 Desember 2005 yang lalu, nilai BMN adalah Rp237,78 triliun yang tersebar di 71 Kementerian/Lembaga (K/L), dan pada 31 Desember 2011 meningkat menjadi Rp1.694,57 triliun yang tersebar di 87 K/L. Dilihat dari kenaikan belanja modal, maka setiap tahun diperkirakan BMN kita memiliki kenaikan rata-rata sebesar Rp84,25 triliun dari tahuntahun sebelumnya. Sebenarnya BMN dapat meningkat lebih dari itu pertahun mengingat definisi BMN adalah semua yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lain yang sah. Singkat kata, bisa jadi seharusnya lebih banyak lagi BMN yang tercipta dari belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain apabila substansi dari belanja-belanja tersebut memang menghasilkan BMN.

Jumlah belanja modal yang pada APBN tahun anggaran 2005 hanya berkisar di angka Rp32.888,80 triliun, di tahun 2012 ini menjadi Rp151.975 triliun atau lima kali lipat lebih besar daripada belanja modal pada tahun anggaran 2005. Sesuai dengan fakta ini, kiranya memang perlu upaya lebih keras bagi DJKN dalam mengelola BMN yang kecenderungannya naik setiap tahun tersebut. Nilai total BMN saat ini pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah mencapai 1.694 Triliun rupiah yang tersebar di 87 Kementerian/Lembaga.

Gambaran Umum Pengelolaan Barang Milik Negara Sebelum Reformasi Bidang Keuangan

Pada masa sebelum reformasi bidang keuangan, pengelolaan BMN masih memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut:

  • Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya
  • Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah.
  • Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah
  • Kurang adanya kesamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), problematika pengelolaan aset negara tak lepas dari penataan kembali tertib administrasi dan penggunaan aset negara, pengembangan database BMN yang akurat dan komprehensif, serta pengamanan aset negara secara hukum dan/atau fisik. Selain itu BPKP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR_RI, 12 Juni 2007 mengungkapkan bahwa aset negara di hampir 90 % lembaga negara belum dikelola secara profesional sehingga kualitas laporan keuangan buruk.

Selanjutnya permasalahan dalam rangka inventarisasi pun muncul, tidak hanya dari sisi pengelolaan BMN saja, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi. Masalah-masalah tersebut antara lain:

  • Pengelolaan BMN
  1. Jenis barang tidak diketahui nilai harganya
  2. Penetapan harga barang pada laporan tidak berdasarkan berita acara penyerahan barang
  3. Nilai barang berdasarkan kontrak belum masuk dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
  4. Barang tidak tercatat karena tidak ada serah terima dari pusat
  5. Barang/asset belum tercatat dan masuk dalam SABMN
  6. Belum melaksanakan pengelolaan BMN
  7. Jumlah Satker tahun 2007 sebanyak 1304 dan tersebar di 33 propinsi yg memerlukan tingkat intensitas koordinasi dan komunikasi yang tinggi agar pemrosesan BMN dapat diterbitkan tepat waktu dan tepat kualitas.
  • SDM
  1. Staf pelaksana belum seluruhnya mendapat pelatihan
  2. Kesalahan entri data
  3. Pengelola/pelaksana yang terlatih sering diganti
  • Organisasi
  1. Tim inventarisasi belum dibentuk pada semua satuan kerja (satker)
  2. Unit pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tidak menjalankan fungsinya dengan baik
  3. Belum jalannya fungsi pengelola SABMN yang melekat pada Struktur organisasi yang ada.

Identifikasi Permasalahan dalam Pengelolaan Aset

Tim pengelola aset pada Kementrian Dalam Negeri mengidentifikasikan permasalahan dalam pengelolaan aset sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola.

Permasalahan ini disebabkan karena tidak tertibnya pencatatan aset. Seperti diketahui bahwa untuk organisasi public seperti pemerintah, masih terdapat banyak kelemahan dalam hal pencatatan aset. Padahal hal ini penting, karena pencatatan aset, yang mana nilainya akan menjadi neraca barang, dan kemudian digabungkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga.

2. Ketidakjelasan status aset yang dikelola.

Aset pemerintah, selain terdapat di pusat juga banyak tersebar di daerah. Aset di daerah ini digelontorkan ke daerah dengan mekanisme dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama, serta dalam bentuk dana alokasi khusus, yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang jalannya urusan pemerintahan.

3. Kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Terdapat kekurang cermatan sejak dari perencanaan pengadaan barang milik Negara/daerah yang berakibat pada kurang optimalnya fungsi penggunaan aset. Pada proses perencanaan, masih dijumpai kurang cermat dalam pemilihan aset yang akan diadakan, sehingga setelah proses perolehan aset, ternyata kurang bisa berfungsi optimal untuk menunjang pelaksanaan kinerja pemerintah.

4. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara.

Setelah terjadi perolehan aset, sering tidak difungsi-gunakan dengan baik oleh pemerintah. Antara lain disebabkan karena pihak pengelola tidak mempunyai kapabilatas yang baik dalam memfungsi-gunakan aset.

5. Meminimalisasi terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dari pengelolaan Barang Milik Negara.

Banyak terdapat aset-aset yang mempunyai masa pakai masih sedikit, namun yang banyak mengalamai kerusakan ataupun tidak dapat digunakan.

Kendala dan tantangan pengelolaan BMN dapat terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Iktisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2004 s.d. 2007 yang selalu mendapatkan opini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) salah satunya karena data aset tetap pada LKKL dan LKPP tersebut tidak tepat dan akurat, organisasi pengelolaan dan penatausahaan barang yang kurang mendukung, sistem dan prosedur terkait aset tetap belum mendukung, penetapan nilai aset tetap belum sesuai ketentuan, dan sebagian besar K/L belum menerapkan penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

4 thoughts on “STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (I)

  1. Komen ahh says:

    mbak/mas, BPKP itu bukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, tapi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Badan Pemeriksa Keuangan itu ada lagi lembaganya yang terpisah singkatannya BPK… dan pemeriksa dan pengawas beda. BPKP itu auditor, BPK itu pemeriksa..Trimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s