STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (IV)

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

  1. Agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib dan optimal maka tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan dalam satu kesatuan sistem. Perencanaan yang tepat bertujuan agar penggunaan anggaran dalam hal pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pelaksanaan secara efisien dan efektif bertujuan agar pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara baik dan benar yaitu profesional, transparan dan akuntabel sehingga barang milik daerah tersebut memberikan manfaat baik itu untuk jalannya roda pemerintahan maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah.
  2. Dalam interaksi pengelolaan BMN, selain melibatkan pihak internal juga diharuskan berkorelasi dengan pihak luar, antara lain dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Badan Pertanahan Negara RI (BPN RI), sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens. Selain itu, penyimpanan arsip/dokumen penting perlu diperhatikan, mengingat dalam penatausahaan BMN terdapat surat-surat penting, seperti sertifikat, berita acara serah terima, dan lainnya yang penting untuk pemanfaatan aset.
  3. Dengan diselenggarakannya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan oleh Pusat Pengelolaan BMN, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengelola BMN secara tertib sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.
  4. Peranan pengelolaan BMN dalam rangka meningkatkan opini LKKL dan LKPP sangat penting, karena DJKN berperan dalam emningkatkan kualitas LKKL dan LKPP dengan melaksanakan kegiatan adhoc terutama pelaksanaan IP dalam rangka Penertiban BMN diimbangi dengan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan SOP (termasuk SOP unggulan) dan penyempurnaan/penyusunan peraturan, temuan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN semakin sedikit, opini atas LKKL dan LKPP dari BPK semakin membaik.
  5. DJKN sebagai institusi pengelola barang milik negara harus terus mendorong semua kementerian negara dan lembaga sebagai stakeholder-nya untuk melakukan perbaikan dalam bidang penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
  6. Kemampuan mengoptimalkan pengelolaan aset dalam keterbatasan anggaran terhadap perubahan di tahun-tahun mendatang telah menjadi kewajiban para pengelola keuangan dan aset di seluruh dunia.
  7. Yang perlu digarisbawahi adalah upaya untuk mewujudkan kesadaran bahwa pengguna barang bukanlah pemilik barang, sehingga mereka bersedia berkoordinasi dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal.

4.2 SARAN

  1. Menggerakkan jalannya fungsi pengelola BMN dalam struktur organisasi yang ada
  2. Menetapkan SK pengelola/petugas SAI
  3. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan
  4. Melengkapi aset dengan dokumen yang memadai, seperti nilai perolehan/harga
  5. Mengikutsertakan pencatatan dan pelaporan
  6. Mengikutsertakan pengelola/petugas pelatihan SABMN
  7. Memperbaiki pencatatan dan pelaporan BMN dan melaksanakan SABMN
  8. Seluruh aset yg didapat dari APBN dan hibah/ PLN harus dicatat dalam aplikasi SABMN
  9. Berita acara serah terima barang maupun faktur pengiriman barang harus digunakan sebagai kelengkapan dokumen barang.
  10. Hasil pemeriksaan joint antara itjen dan BPKP inventarisasi BMN harus segera ditindaklanjuti
  11. Biro keuangan dan perlengkapan harus secara terusmenerus melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan keuangan dan bmn, termasuk mutasi BMN
  12. Meneruskan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
  13. Melakukan kerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
  14. Perlu dilakukan usaha peningkatan Sumber Daya Manusia secara terus-menerus terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan dan pengelola BMN, serta mengintensifkan pembelajaran para petugas BMN di tingkat Satker dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta tercatat dan ditertibkannya seluruh aset Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/2007 tentang Tim Penertiban BMN.
  15. Terkait pengelolaan BMN ke depan, diharapkan akan ada komunikasi dan kerja sama terus-menerus antara pengguna barang dan DJKN selaku pengelola. Hal yang paling utama adalah adanya update informasi kepada pengguna BMN jika ada aturan-aturan terbaru terkait BMN.

SUMBER/REFERENSI

Anonim. (15 Februari 2013). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Kaitan dengan Penilaian Opini BPK-RI.. http://pnsbejujag.blogspot.com/2011/06/pengelolaan-barang-milik-negaradaerah.html

Anonim. 15 Februari 2013. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31855/4/Chapter%20II.pdf

Inspektorat Jenderal. (15 Februari 2013). Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Hasil Pengawasan APF. http://www.depkes.go.id/downloads/materi_rakerkesnas/panel%207/Itjen%20Depkes.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. PP No. 38 Tahun 2008

__________________________. PP No. 6 Tahun 2006

__________________________. UU No. 1 Tahun 2004

__________________________. UU No. 17 Tahun 2003

Redaksi Media Kekayaan Negara. (Edisi No. 09 Tahun III/2012). Roadmap Strategics Asset Management. Media Kekayaan Negara.

Sie Infokum–Ditama Binbangkum. (15 Februari 2013). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. www.uns.ac.id/downperaturan.php?id=454

STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (III)

BAB III
PEMBAHASAN

 

Babak Baru Pengelolaan BMN

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stake-holder.

Tahun 2006 merupakan babak baru dalam sejarah pengelolaan kekayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya karena pada tahun 2006 tersebut terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai kelanjutan dari 3 (tiga) paket undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan pengelolaan kekayaan negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.6/2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Roadmap Strategic Assets Management

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai satu-satunya unit pengelola kekayaan negara diharapkan mampu menjadi instansi yang mencanangkan efisiensi pengelolaan kekayaan negara. Pada tahun 2008 yang lalu, telah dibuat Roadmap Strategic Assets Management oleh DJKN dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya Strategic Assets Management (SAM) dengan ultimate goal-nya, aset negara sebagai indikator penting dalam pelaksanaan anggaran yang efektif. Sesuai Roadmap yang pernah dibuat pada tahun 2007, DJKN meletakkan fondasi untuk melengkapi atribut organisasi dan memulainya penertiban BMN. Selanjutnya, di tahun 2008-2009, DJKN melakukan lanjutan penertiban BMN, penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal dan tata kelola pengelolaan aset, dan penatausahaan yang andal dan akuntabel.

Essensi dari SAM tersebut adalah adanya mindset bahwa untuk mengelola kekayaan negara dengan benar, DJKN harus mempunyai atribut organisasi yang lengkap dan berkualitas, bank data pengelolaan dan penatausahaan BMN berikut permasalahannya, serta kesadaran  bahwa aset negara adalah indikator penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Di tahun 2010 dan tahun selanjutnya dalam Roadmap Strategic Assets Management tersebut, DJKN berupaya untuk melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran aset negara dan optimalisasi pengelolaan aset negara (the highest and the best use). Sampai tahun 2012, integrasi perencanaan anggaran dan perencanaan BMN belum dapat dilaksanakan, penatausahaan BMN masih terdapat masalah, dan penyempurnaan peraturan serta tindak lanjut temuan BPK RI masih harus diselesaikan, sehingga Roadmap Strategic Assets Management yang pernah dibuat perlu dilakukan penyesuaian. Pada Roadmap Strategic Assets Management yang telah disesuaikan ini, dipertajam menjadi 3 periode sebagai berikut:

DJKN

Sejak tahun 2007 diterbitkan peraturanperaturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara, PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan lain-lain. Pada tahun 2008 diterbitkan PP Nomor 38 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

 

Penertiban Barang Milik Negara/Daerah 

Dalam satu tahun setelah lahirnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah periode yang menuntut DJKN mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya dalam membantu K/L dalam melaksanakan penertiban BMN melalui Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN.

Ada 4 (empat) tujuan utama penertiban BMN, yaitu (i) melakukan pemutakhiran pembukuan BMN pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan BMN (SIMAK BMN), (ii) mewujudkan penatausahaan BMN di seluruh satuan kerja (satker) instansi Pemerintah Pusat, (iii) menyajikan koreksi nilai aset tetap neraca awal 2004 pada Laporan Keuangan K/L, dan (iv) melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

Termasuk dalam objek penertiban BMN saat itu adalah aset yang dikuasai K/L termasuk yang berada pada satker Badan Layanan Umum (BLU), aset yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP), aset yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum ditentukan Statusnya (BPYBDS), aset eks BPPN, aset bekas milik Asing/ Cina, aset eks Kepabeanan/Bea Cukai, aset Bank Dalam Likuidasi (BDL), aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), barang rampasan, benda cagar budaya/benda berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT), dan aset lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai BMN.

Inventarisasi menjadi icon DJKN bermula dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban BMN yang memberikan tanggung jawab kepada Pengelola Barang untuk menyusun pedoman pelaksanaan IP BMN dan pelaporannya dengan mempercepat tercapainya IP BMN yang dilakukan oleh K/L secara tertib, efektif, efesien, dan akuntabel. Meskipun demikian, sebetulnya dalam pasal 6 ayat (2) huruf l, Peraturan Pemerintah (PP) 6 Tahun 2006, disebutkan bahwa K/L sebagai pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya.

Dalam rangka melaksanakan penertiban BMN, pada tingkat pusat, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban BMN dengan masa tugas selama 17 (tujuh belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 s.d. 31 Desember 2008. Tim yang tugas utamanya melakukan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi BMN ini kemudian diperpanjang lagi dengan Keppres Nomor 13 Tahun 2009. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi, DJKN melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti BPK, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) dan Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Arah penertiban BMN (inventarisasi dan penilaian) adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stake-holder. Pengelolaan aset negara memberikan acuan bahwa aset negara harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan dimungkinkannya fungsi budgeter dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. Penanganan aset negara yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola yang baik/good governance akan menjadi salah satu modal dasar yang penting dalam penyusunan LKPP yang akuntabel.

Adapun subjek penertiban BMN yaitu:

  • BMN yang belum dicatat atau disertifikasi atau digunakan/dimanfaatkan;
  • BMN yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  • BMN yang berasal dari Kekayaan Negara Lainnya (KLN);
  • Barang Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Penertiban BMN diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh aset negara, baik itu yang bersumber dari APBN maupun dari sumber perolehan lainnya yang sah. Ketersediaan database BMN yang komprehensif dan akurat pun dapat segera terwujud. Database BMN akan memainkan peran yang strategis dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kebutuhan barang nasional oleh Pengelola Barang dan usulan alokasi penganggarannya dalam APBN. Akan terjadi hubungan sinergis antara perencana anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan pengelola barang (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk duduk satu meja merumuskan dan menentukan besaran rencana kebutuhan barang milik negara secara nasional dalam tahun anggaran, sehingga anggaran belanja modal fisik tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan barang /aset yang nyata sesuai kondisi di lapangan dan mampu menciptakan anggaran belanja modal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tidak hanya bersifat incremental.

Permasalahan dalam pengelolaan aset beserta action yang dapat dilakukan untuk masing-masing identifikasi masalah menurut tim pengelola aset pada kementrian dalam negeri:

1. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola.

Tertib pencatatan harus dimulai sejak dari tahap pengadaan. Pada tahap pengadaan mengenai detail spesifikasi dari aset harus dirinci dengan dengan jelas, baik untuk aset tidak bergerak maupun untuk aset tidak bergerak. Masih banyak kelemahan dalam hal ini, antara lain terdapat kesalahan penulisan spesifikasi ataupun ukuran kuantitas pada kontrak, padahal ini menjadi sangat kruisal dan berpengaruh untuk proses selanjutnya.

Kementerian/Lemabaga selaku pemilik dan pengelola barang milik negara tidak tertib dalam masalah penilaian pencatatan barang milik Negara. Terdapat peraturan khusus yang mengatur dalam hal pencatatan dan rekonsiliasi barang milik Negara, yaitu PMK No. 102/05.PMK/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara. Pentingnya penilaian dan rekonsiliasi ini adalah agar dapat diketahui nilai wajar sesungguhnya dari nilai aset. Pihak pengelola barang milik Negara sering menganggap remeh mengenai penilaian dan rekonsiliasi. Padahal dengan rekonsiliasi dapat diketahui nilai kesesuaian nilai aset dengan nilai wajar.

Dengan demikian dapat diketahui apakah aset tersebut perlu dilakukan penilaian ulang atau tidak. Dan yang penting adalah mengenai rekonsiliasi ini menjadi salah satu komponen yang menjadi obyek pemeriksaan dari instansi pemeriksa (Inspektorat, BPKP, BPK-RI). Apabila tidak terdapat kesesuaian mengenai rekonsiliasi dengan Dirjen Kekayaan Negara, maka hal ini dapat diangkat menjadi temuan. Adanya temuan instansi pemeriksa ini akan bermuara pada penilain Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

2. Ketidakjelasan status aset yang dikelola.

 Hal ini bisa menjadi masalah yaitu ketika aset pusat yang berada di daerah tidak segera dilakukan penghibahan. Pemerintah daerah, ketika akan melakukan penganggaran untuk pemeliharaan aset pusat tersebut, tidak bisa dilakukan begitu saja, dikarenakan aset terebut adalah aset pusat maka untuk anggaran pemeliharaan tidak bisa diambilkan dari daerah. Apabila anggaran pemeliharaan ini diambilkan dari pusat, di tingkat pusat tidak terdapat alokasi untuk pemeliharaan. Hal ini yang menyebabkan banyak aset pusat di daerah banyak mengalami kerusakan meskipun umur pakainya masih sedikit, karena kurangnya pemeliharaan. Oleh karena itu, sejak dilakukan penganggaran terhadap rencana pengadaan barang milik Negara, perlu disiapkan pula mekanisme hibah/penyerahan ke daerah agar tidak terjadi permasalahan di belakang, yang akan bermuara pada opini instansi pemeriksa atas laporan keuangan kementerian lembaga. Mekanisme hibah ini akan menjadikan jelas mengenai status aset (barang milik Negara/daerah) apakah menjadi milik pusat atau daerah, sehingga alokasi untuk anggaran pemeliharaan dapat diyakini akuntabilitasnya.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya nilai tawar dari instansi pemerintah dalam hal ketika terjadi tukar guling atas aset, terutama aset tidak bergerak. Seperti kita ketahui bersama, banyak aset-aset pemerintah berupa aset tidak bergerak yang menyusut atau bahkan lenyap begitu saja ketika terjadi tukar guling dengan pihak instansi lain ataupun pihak swasta. Dalam hal ini terdapat indikasi adanya tindakan korupsi/suap dari pengelola ataupun pemangku jabatan pada kementerian/lembaga/instansi daerah. Hal lain adalah lemahnya tindakan/pengetahuan hukum dari pengelola aset mengenai tekhnis tukar guling aset. Tukar guling aset adalah hal yang rumit, karena hal ini berkaitan dengan taksiran nilai dan kuantitas. Selain itu untuk aset tidak bergerak juga berkaitan dengan lembaga lain yang berkompeten, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Diperlukan kecakapan dari pihak seumber daya manusia pengelola aset, agar tidak terjadi kerugian dalam hal tukar guling ini.

3.  Kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Hal ini sering terjadi untuk aset-aset yang dianggarkan di pemerintah pusat namun penggunaan untuk di daerah dengan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama. Misalnya untuk aset-aset bergerak yang membutuhkan jaringan listrik ataupun jaringan internet, di dalam perencanaan seharusnya sudah bisa dipetakan apakah aset yang dianggarkan tersebut bisa digunakan di daerah.

4. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara.

Perlu adanya peningkatan kemampuan tekhnis dari user ataupun pengelola aset agar dapat mengoperasikan aset sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja pemerintahan. Hal ini sering terjadi untuk aset berupa aset bergerak klasifikasi aset tak berwujud, berupa aplikasi computer. Pemerintah mempunyai banyak aset berupa aset tak berwujud, yang mempunyai fungsi guna sebagai tools dalam menunjang kinerja pemenrintahan, namun aset ini sering tidak didayagunakan dengan baik karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, ataupun kurang bagusnya pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini sering terjadi di daerah. Instansi daerah, sering tidak memperhatikan kekhususan keterampilan dari sumber daya manusia dalam hal penempatan pada wilayah kerja. Ataupun sdm yang menguasai mengenai aset tak berwujud tersebut ditempatkan pada tempat lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan aset tersebut.

Sering terjadi tidak tertibnya dalam hal penguasaan aset, terutama untuk aset dalam penguasaan pejabat yang purna tugas, ataupun aset yang digunakan oleh pihak ketiga. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya dari pihak pengelola aset untuk menarik kembali aset yang telah selesai dalam masa pakai.

5.  Meminimalisasi terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dari pengelolaan Barang Milik Negara.

Banyak terdapat aset-aset yang mempunyai masa pakai masih sedikit, namun yang banyak mengalamai kerusakan ataupun tidak dapat digunakan. Poin satu, tidak berfungsinya aset-aset yang masa pakai masih sedikit ini sebagai akibat dari kurangnya pemeliharaan dari aset. Apabila hal ini terjadi pada aset tidak bergerak seperti gedung, apabila gedung rubuh tidak hanya terdapat kerugian materiil namun juga kerugian jiwa.

Kurang tertibnya dari mekanisme inventarisasi barang milik negara baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pentingnya inventarisasi harus dilakukan agar diketahui secara jelas nilai aset/kekayan negara yang saat ini berada di penguasaan kementerian/lembaga ataupun instansi daerah. Banyak aset-aset di tingkat pusat ataupun di daerah yang tidak diketahui keberadaanya, dan hal ini sudah menjadi temuan bagi instansi pemeriksa BPK-RI. Permasalahan ini dikarenakan tidak tertibnya pengelola barang pada kementerian/lembaga dan instansi daerah. Hal yang dapat dilakukan adalah menempatkan sdm yang mempunyai kapabilitas yang memadai dalam hal pengelolaan barang milik Negara/daerah, serta meningkatkan kapasitas sdm dengan memberikan kediklatan pengelola barang.

 

BMN Berupa Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN mengamanatkan agar BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kami mengambil langkah-langkah konkret, terukur, dan inovatif untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah, yang selanjutnya disebut kebijakan sertifikasi aset yang dalam penyelesaiannya selalu berkoordinasi dengan BPN.

Untuk menunjang tugas pengidentifikasian BMN berupa tanah sebagai pendukung proses sertifikasi yang dianggarkan secara On Top pada DIPA BPN, sejak bulan Januari 2012 telah diimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah pemerintah (SIMANTAP). SIMANTAP sekarang ini telah digunakan oleh semua satker. Melalui SIMANTAP ini akan diperoleh informasi mengenai data tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum, lokasi/letak, luas serta penggunaannya. Adapun pengamanan yang dapat dilakukan terhadap barang milik negara/daerah adalah :

  1. Barang milik negara/ daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ pemerintah daerah yang bersangkutan;
  2. Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ pemerintah daerah yang bersangkutan;
  3. Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang;
  4. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam menyelanggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (selanjutnya disebut BMN idle) dan telah diserahkan kepada Pengelola Barang, selanjutnya akan didayagunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) menggambarkan bahwa terdapat Satuan Kerja (Satker) yang masih menyewa ruang kerja kepada pihak ketiga namun terdapat juga Satker yang memiliki tanah dan/atau bangunan yang berlebih dan tidak digunakan. Untuk hal ini, Pengelola Barang harus menempatkan posisinya untuk mengalokasikan BMN idle kepada K/L yang membutuhkan dan meminta BMN yang tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pengguna Barang.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;

2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;

3. Pengamanan aset daerah;

4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :

  • Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimiliknya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

  • Adanya sistem informasi manajemen aset daerah.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasil laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dalam penyusunan APBD.

  • Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan dan tidak termanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran auditor internal sangat penting.

  • Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai).

Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengelolaan aset daerah antara lain:

a. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah;

b. Memberi informasi mengenai status hukum harta daerah;

c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

d. Analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan;

e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah

Sholeh dan Rochmansjah (2010) menyatakan pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

1.  Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality)

2. Akuntabilitas proses (process accountability)

3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Hal ini penting untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah baik secara vertikal maupun secara horisontal.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan sampai pada penghapusan barang milik daerah.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah hendaknya berpegangan teguh pada azas-azas sebagai berikut :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Subagya (1995) menyatakan untuk menghindarkan pemborosan perlu diadakan pembatasan-pembatasan kebutuhan terhadap perlengkapan dan peralatan. Kebutuhan harus ditentukan secara tepat terutama mengenai tipe dan spesifikasinya. Disamping itu ditentukan pula sumber dan jumlah dari perlengkapan dan peralatan yang akan dibeli, hal ini perlu dilakukan untuk menentukan cara yang akan dilaksanakan dalam pembelian tersebut. Perencanaan proses pengadaan/pembelian sejak dari awal sampai kepada barang diterima ditempat harus telah disusun dan tergambar dengan jelas, baik tahap demi tahap dari kegiatannya sendiri maupun jadwal waktu secara tepat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 17 Tahun 2007, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Penghapusan dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Kepala Daerah untuk barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk barang milik daerah yang sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif maka diperlukan fungsi berikut ini:

1. Pembinaan, yaitu usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

2. Pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengendalian, yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Strategi Pengelolaan BMN Lainnya

Integrasi sistem pengelolaan BMN dan sistem anggaran merupakan amanat PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D, PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Integrasi tersebut diperlukan sebagai upaya pencapaian pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Agar dalam implementasinya sesuai dengan tujuan tersebut, koordinasi antara DJKN dengan instansi terkait seperti DJA, DJPB, dan K/L menjadi elemen keberhasilan penerapan perencanaan kebutuhan BMN. Di samping itu, sistem aplikasi, sumber daya manusia, basis data BMN existing yang valid menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan secara matang.

Dalam rapat pimpinan DJKN awal tahun 2012 tercetus wacana untuk mengadakan kegiatan pemberian penghargaan kepada K/L yang dinilai memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan BMN. Kegiatan tersebut selain sebagai sebuah bentuk evaluasi dan apresiasi atas kinerja K/L, juga merupakan salah satu upaya memotivasi K/L untuk selalu menyelenggarakan pengelolaan BMN secara optimal dengan mengedepankan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Kegiatan pemberian penghargaan tersebut akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli 2012 dan dikemas dalam event berskala nasional dengan tema Refleksi pelaksanaan pengelolaan dan kepatuhan pelaporan BMN pada K/L Tahun 2011 dengan salah satu agenda acara penganugerahan BMN Awards kepada K/L yang berprestasi.

Untuk penatausahaan dan pengelolaan BMN pada Kanwil DJKN atau KPKNL, diharapkan ke depan dapat berubah ke arah digital atau elektronik (electronic asset management atau e-BMN). Konkritnya, e-BMN tersebut harus dapat membantu dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga rekonsiliasi data BMN mulai level kuasa pengguna barang hingga pengguna barang.

STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (II)

BAB II

KONSEP DEFINISI

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut Burhanudin (2009) manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata management yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kalau dilihat dalam kamus bahasa Inggris artinya adalah pengelolaan. George R.Terry dalam Burhanudin (2009) menyatakan bahwa manajemen meliputi: (1) Planning atau perencanaan, (2) Organizing atau pengorganisasian, (3) Actuating atau pelaksanaan/penggerakkan dan (4) Controlling atau pengendalian.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008yang dimaksud dengan:

a.  Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

b.  Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;

2. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu :

          a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

          b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

          c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

          d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Manajemen aset merupakan upaya pemberdayaan (empowerment) dan pengembangan/pembangunan (development) aset yang bertujuan untuk dapat menciptakan nilai (value creation). Definisi manajemen aset tersebut salah satunya dapat diimplementasikan secara konkret melalui KSP, yang dibahasakan dalam Lampiran IV PMK Nomor 96 Tahun 2007 dalam bentuk “untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, dan mengamankan BMN”. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) secara sederhana pengelolaan aset/barang milik negara/daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka pengelolaan barang milik daerah meliputi :

1.    perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

2.    pengadaan;

3.    penggunaan;

4.    pemanfaatan;

5.    pengamanan dan pemeliharaan;

6.    penilaian;

7.    penghapusan;

8.    pemindahtanganan;

9.    penatausahaan;

10. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang miliknegara/daerah. Pejabat Pengelolaan BMN adalah Menteri Keuangan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara;
  2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;
  3. menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;
  4. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;
  5. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
  6. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;
  7. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;
  8. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;
  9. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  10. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan;
  11. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi;
  12. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;
  13. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang; (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; (4) Kepala SKPD selaku pengguna; (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; (6) Penyimpan barang milik daerah; dan (7) Pengurus barang milik daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur/bupati/walikota, yang berwenang untuk :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk :

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek, yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis yang memiliki prosedur dan skedul jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategis akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah.

STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (I)

Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen dan Administrasi Perkantoran

DWINA WARDHANI NASUTION

STATISTIK EKONOMI (09.5945)

SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

Badan-badan pemerintahan memerlukan berbagai fasilitas dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fasilitas tersebut adalah pengadaan barang dan jasa. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya mampu memanfaatkan fasilitas ini seoptimal mungkin sehingga mampu memenuhi kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Dewasa ini muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu terdapat perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BMN, antara lain Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Permen Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, dan PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Namun, pada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan negara dan melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Selain itu, sejalan dengan kebijakan nasional yaitu adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian di satu sisi dan pendirian kementerian pada sisi yang lain membawa implikasi adanya mutasi barang milik negara.

Potret Aset Negara 2005-2012

Pada 31 Desember 2005 yang lalu, nilai BMN adalah Rp237,78 triliun yang tersebar di 71 Kementerian/Lembaga (K/L), dan pada 31 Desember 2011 meningkat menjadi Rp1.694,57 triliun yang tersebar di 87 K/L. Dilihat dari kenaikan belanja modal, maka setiap tahun diperkirakan BMN kita memiliki kenaikan rata-rata sebesar Rp84,25 triliun dari tahuntahun sebelumnya. Sebenarnya BMN dapat meningkat lebih dari itu pertahun mengingat definisi BMN adalah semua yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lain yang sah. Singkat kata, bisa jadi seharusnya lebih banyak lagi BMN yang tercipta dari belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain apabila substansi dari belanja-belanja tersebut memang menghasilkan BMN.

Jumlah belanja modal yang pada APBN tahun anggaran 2005 hanya berkisar di angka Rp32.888,80 triliun, di tahun 2012 ini menjadi Rp151.975 triliun atau lima kali lipat lebih besar daripada belanja modal pada tahun anggaran 2005. Sesuai dengan fakta ini, kiranya memang perlu upaya lebih keras bagi DJKN dalam mengelola BMN yang kecenderungannya naik setiap tahun tersebut. Nilai total BMN saat ini pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah mencapai 1.694 Triliun rupiah yang tersebar di 87 Kementerian/Lembaga.

Gambaran Umum Pengelolaan Barang Milik Negara Sebelum Reformasi Bidang Keuangan

Pada masa sebelum reformasi bidang keuangan, pengelolaan BMN masih memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut:

  • Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya
  • Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah.
  • Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah
  • Kurang adanya kesamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), problematika pengelolaan aset negara tak lepas dari penataan kembali tertib administrasi dan penggunaan aset negara, pengembangan database BMN yang akurat dan komprehensif, serta pengamanan aset negara secara hukum dan/atau fisik. Selain itu BPKP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR_RI, 12 Juni 2007 mengungkapkan bahwa aset negara di hampir 90 % lembaga negara belum dikelola secara profesional sehingga kualitas laporan keuangan buruk.

Selanjutnya permasalahan dalam rangka inventarisasi pun muncul, tidak hanya dari sisi pengelolaan BMN saja, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi. Masalah-masalah tersebut antara lain:

  • Pengelolaan BMN
  1. Jenis barang tidak diketahui nilai harganya
  2. Penetapan harga barang pada laporan tidak berdasarkan berita acara penyerahan barang
  3. Nilai barang berdasarkan kontrak belum masuk dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
  4. Barang tidak tercatat karena tidak ada serah terima dari pusat
  5. Barang/asset belum tercatat dan masuk dalam SABMN
  6. Belum melaksanakan pengelolaan BMN
  7. Jumlah Satker tahun 2007 sebanyak 1304 dan tersebar di 33 propinsi yg memerlukan tingkat intensitas koordinasi dan komunikasi yang tinggi agar pemrosesan BMN dapat diterbitkan tepat waktu dan tepat kualitas.
  • SDM
  1. Staf pelaksana belum seluruhnya mendapat pelatihan
  2. Kesalahan entri data
  3. Pengelola/pelaksana yang terlatih sering diganti
  • Organisasi
  1. Tim inventarisasi belum dibentuk pada semua satuan kerja (satker)
  2. Unit pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tidak menjalankan fungsinya dengan baik
  3. Belum jalannya fungsi pengelola SABMN yang melekat pada Struktur organisasi yang ada.

Identifikasi Permasalahan dalam Pengelolaan Aset

Tim pengelola aset pada Kementrian Dalam Negeri mengidentifikasikan permasalahan dalam pengelolaan aset sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola.

Permasalahan ini disebabkan karena tidak tertibnya pencatatan aset. Seperti diketahui bahwa untuk organisasi public seperti pemerintah, masih terdapat banyak kelemahan dalam hal pencatatan aset. Padahal hal ini penting, karena pencatatan aset, yang mana nilainya akan menjadi neraca barang, dan kemudian digabungkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga.

2. Ketidakjelasan status aset yang dikelola.

Aset pemerintah, selain terdapat di pusat juga banyak tersebar di daerah. Aset di daerah ini digelontorkan ke daerah dengan mekanisme dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama, serta dalam bentuk dana alokasi khusus, yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang jalannya urusan pemerintahan.

3. Kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Terdapat kekurang cermatan sejak dari perencanaan pengadaan barang milik Negara/daerah yang berakibat pada kurang optimalnya fungsi penggunaan aset. Pada proses perencanaan, masih dijumpai kurang cermat dalam pemilihan aset yang akan diadakan, sehingga setelah proses perolehan aset, ternyata kurang bisa berfungsi optimal untuk menunjang pelaksanaan kinerja pemerintah.

4. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara.

Setelah terjadi perolehan aset, sering tidak difungsi-gunakan dengan baik oleh pemerintah. Antara lain disebabkan karena pihak pengelola tidak mempunyai kapabilatas yang baik dalam memfungsi-gunakan aset.

5. Meminimalisasi terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dari pengelolaan Barang Milik Negara.

Banyak terdapat aset-aset yang mempunyai masa pakai masih sedikit, namun yang banyak mengalamai kerusakan ataupun tidak dapat digunakan.

Kendala dan tantangan pengelolaan BMN dapat terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Iktisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2004 s.d. 2007 yang selalu mendapatkan opini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) salah satunya karena data aset tetap pada LKKL dan LKPP tersebut tidak tepat dan akurat, organisasi pengelolaan dan penatausahaan barang yang kurang mendukung, sistem dan prosedur terkait aset tetap belum mendukung, penetapan nilai aset tetap belum sesuai ketentuan, dan sebagian besar K/L belum menerapkan penggunaan Aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).